PA BANGKALAN HADIRI FGD DARI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

PA BANGKALAN HADIRI FGD DARI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

Bangkalan - Pada Rabu (31/07/2024), Pengadilan Agama Bangkalan telah menghadiri kegiatan dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI secara virtual. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan nomor surat 618/BLD.2/HM2.1.1/VII/2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yaitu secara offline dan onlne. PA Bangkalan pun menghadiri kegiatan ini secara daring di Media Center PA Bangkalan.

Pada pukul 08.15 kegiatan FGD Pengumpulan Data Wilayah Jawa Timur dimulai. Ketua PA Bangkalan, Ibu Dewiati, S.H., M.H dan Wakil ketua PA Bangkalan, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy mengikuti kegiatan ini secara virtual.  Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Wilayah Jawa Timur dalam Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2024 oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini diselenggarakan secaa hybrid di Hotel Whiz Luxe Spazio Surabaya Jl. Mayjend. Jonosewojo Kav. 3 Pradahkalikendal Kec. Dukuhpakis, Surabaya. Pelaksanaan secara virtual diikuti oleh Ketua Pengadilan Tingkat pertamadan juga wakil ketua pengadilan Tingkat pertama. Seluruh peserta FGD pun mengikuti kegiatan ini dengan baik.

Peserta FGD yang hadir secara offline di Hotel Whiz Luxe Spazio Surabaya Jl. Mayjend. Jonosewojo Kav. 3 Pradahkalikendal Kec. Dukuhpakis antara lain Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Sedangkan satuan kerja yang mengirimkan perwakilannya secara langsung antara lain dari Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan  Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Negeri Malang. Selain itu juga hadir Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama  Sidoarjo, Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Gresik.

Focus Group Discussion (FGD) dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2024 ini berjudul " Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 48 Tahun 2017 tantang Pola Mutasi dan Promosi Hakim pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung". Dan dalam pengumpulan data wilayah Jawa Timur menghadirkan Narasumber Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara  Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga  Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Hakim Yustisial Kamar Agama Mahkamah Agung RI Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. yang di moderator oleh Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada akhir acara zoom, Ketua Pengadilan Agama Bnagkalan memberikan statement nya mengenai FGD ini. “ Saya mengapresiasi kegiatan dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Kegiatan sangat berdampak positif dan pada akhirnya dapat kami ikuti dengan baik” Ucap beliau.(wir)