PA BANGKALAN IKUTI PENANDATANGAN MoU ANTARA DITJEN BADILAG DAN IAIN KUDUS

Bangkalan – Pada Selasa (7/5/2024), Sehubungan dengan surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor: 952/DJA/HM1.1.1/V/2024, Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Hakim, dan Panitera Muda Pengadilan Agama Bangkalan mengikuti Acara Penandatanganan Memorandum of Understanding. Acara tersebut dilaksanakan secara daring di satuan kerja masing-masing dengan diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di media center PA Bangkalan pukul 13.30 WIB s.d. 15.00 WIB.

Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung, diikuti oleh penayangan profil Badilag dan IAIN Kudus. Rektor IAIN Kudus, Prof. Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si, menyambut acara tersebut dengan harapan kerjasama ini dapat memperbanyak khazanah keilmuan, khususnya hukum syariah, bagi para mahasiswa. Semua peserta terlihat antusias dan penuh semangat dalam menyambut kerjasama ini.

Dalam acara tersebut, Direktur Boy Chandra Seroza menyampaikan materi tentang profil Badan Peradilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk visi, misi, tugas, dan fungsi. Acara dimoderatori oleh Rendra Widyakso SH MH. Mahasiswa dari IAIN Kudus terlihat bersemangat dalam sesi tanya jawab, menunjukkan minat yang besar dalam memahami bidang hukum syariah.

Selain itu, kerjasama juga bertujuan untuk membentuk kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pengadilan agama yang tidak hanya dilakukan ketika seseorang telah resmi sebagai Aparatur Sipil Negera, tetapi juga ketika masih sebagai Calon Aparatur Sipil Negara. bahkan ketika masih seseorang masih berstatus sebagai mahasiswa untuk membentuk calon-calon praktisi hukum yang kompeten. Untuk itu ketika terdapat Program Kuliah Kerja Lapangan ataupun Magang dari Perguruan Tinggi, Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Banding semaksimal mungkin dapat memfasilitasi para mahasiswa dengan baik. (ip)

PA BANGKALAN IKUTI SOSIALISASI PENYUSUNAN PERUBAHAN TARIF PNBP DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Bangkalan – Pada Senin (6/5/2024), Pengadilan Agama Bangkalan menghadiri acara Sosialisasi Penyusunan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif PNBP Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya secara daring. Acara ini direncanakan berlangsung pada Senin dan Selasa, 6-7 Mei 2024, dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Wahyu Indah Rahmawati, A.Md., selaku bendahara penerima, akan turut hadir dalam acara tersebut. Dan diikuti oleh Pengadilan Agama se-wilayah hukum PTA Surabaya.

Pada sosialisasi tersebut, Penyusunan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Titik fokus revisi PP PNBP Mahkamah Agung RI, Penyesuaian jenis dan tarif PNBP Eksisting (Peningkatan serta perbaikan narasi), dan penambahan usulan jenis dan tarif PNBP baru (Baru dan/ pengembangan). Sosialisasi ini sebagai acuan bagi pejabat dan pelaksana pengelola PNBP pada Unit Kerja Bagian Kepaniteraan dan Kesekertariatan dilingkungan Mahkamah Agung dalam memberikan usulan jenis dan tariff PNBP baru pada Wilayah Tingkat banding dari Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha.

Untuk Jenis dan Tarif PNBP pada Mahkamah Agung sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 tarif lama PNBP Surat Keterangan Rp.10.000,- akan dilakukan perubahan tarif baru menjadi Rp.30.000. Selain itu adapun usulan penambahan tarif baru pada pada inzage Kasasi PK (per Perkara) Rp.50.000,- dan Pencabutan Eksekusi (per putusan/Penetapan) Rp.50.000,-. Kemudian, Untuk penyempurnaan narasi dalam pengusulan tarif PNBP baru, maka dilakukan metode teknik sampling berupa penyebaran formulir kuesioner penyusunan perubahan jenis dan tarif PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Proses pengolahan data akan menggunakan analisis deskriptif, dengan keputusan yang diambil berdasarkan usulan terbanyak. Para peserta diharapkan dapat memberikan masukan dan pendapat yang konstruktif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman dan kesepahaman bersama terkait perubahan-perubahan tersebut. (ip)