PA BANGKALAN MENGHADIRI MUSRENBANG RPJD 2025-2045 DAN RPKD 2025 KAB. BANGKALAN

Bangkalan – Pada Rabu (27/03/2024), Sekretaris PA Bangkalan, H. Aris Dwi Sutiyono, S.T., S.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kab. Bangkalan. Pj. Bupati Bangkalan Dr. Arief M. Edie, M.Si membuka sekaligus memberikan paparan terkait pembangunan prioritas Kab. Bangkalan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Bangkalan tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Rato Ebu pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Dihadapan segenap perangkat daerah yang hadir pada kegiatan tersebut, Pj. Bupati mengatakan Musrenbang memilki peranan penting dalam menyerap berbagi aspirasi masyarakat yang nantinya akan disusun dan ditetapkan sebagai pembangunan prioritas Bangkalan. "Untuk Tema Pembangunan Tahun 2025 Pemkab Bangkalan telah merumuskan rancangan tema RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2025 yakni Percepatan Investasi Dan Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung Transformasi Ekonomi inklusif yang Berkelanjutan. Hal ini juga selaras dengan arahboemabngunan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur," Jelasnya.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Bangkalan, Pj Bupati dalam paparannya mengatakan terdapat beberapa Rancangan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan pada RKPD Tahun 2025 antara lain, Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja; Pembangunan pelayanan dasar berkualitas di bidang pendidikan dan kesehatan; Pembangunan Infrastruktur berkualitas dan merata; Sasaran pembangunan prioritas lainnya yakni Pembangunan karakter masyarakat yg berbasis nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas; Peningkatan Sarana Prasarana pertanian dalam arti luas berbasis kerakyatan; Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Usaha Mikro, Koperasi BUMDES dan mendorong Pemberdayaan 1 Pemerintahan Desa; Tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani; dan Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam akhir sambutannya Pj. Bupati mengatakan agar hasil akhir dari Musrenbang nantinya dapat melahirkan program-program pembangunan dengan skala prioritas dan masuk dalam kegiatan program kerja daerah termasuk penganggarannya. "Sesuai dengan arah pembangunan provinsi dan nasional nantinya Bangkalan akan di proyeksikan sebagai kawasan industri, karena itu berbagai program pembangunan sebagai stimulasi dalam mewujudkan kawasan industri perlu kita dukung bersama," lanjutnya. (ip)

PA BANGKALAN HADIRI SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TENAGA TEKNIS

Bangkalan – Senin (26/03/2024), Pengadilan Agama Bangkalan mengikuti kegiatan sosialisasi administrasi kepegawaian tenaga teknis. Kegiatan yang digelar secara online ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag). Dalam kesempatan ini Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera, serta Kasubbag Kepegawaian PA Bangkalan turut hadir mengikuti rangkaian acara dari Ruang Media Center. Kegiatan zoom ini diikuti oleh seluruh pengadilan Tingkat pertama dan tingkat banding di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sekaligus sosialisasi administrasi kepegawaian tenaga teknis. Sosialisasi yang diselenggarakan atas dasar surat dari Badilag dengan nomor surat : 607/DJA/HM2.1.1./III/2024 ini diselenggarakan mulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Acara dibuka secara resmi dengan sambutan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang baru saja dilantik Bapak Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menyampaikan terkait kerjasama antara Mahkamah Agung RI khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Biro Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Negara terkait manajemen kepegawaian telah berlangsung sejak lama. Tentunya dalam jangka waktu tersebut, telah terjadi perubahan dan penyempurnaan terkait proses bisnis manajamen kepegawaian. Sehubungan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat perubahan dan penyesuaian dalam hal manajemen kepegawaian seperti periode kenaikan pangkat dan lain-lain. "Hal ini tentu harus kita antisipasi dengan memperbaiki dan meningkatkan kompetensi baik itu berupa pengetahuan dan proses bisnis. Maka dari itu diperlukan koordinasi dan sinergi yang konsistensi antara Dirjen Badilag dan Peradilan Agama dibawahnya serta Biro Kepegawaian dan Badan Kepegawain Negara. Beliau menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan harapannya sinergi ini dapat terus berkesinambungan serta menciptakan peningkatan layanan dalam manajamen kepegawaian yang cepat dan tepat.

Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan paparan materi mengenai Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat oleh Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) - Direktorat Pengadaan dan Kepegawaian Ibu Sri Widayanti, S.H., M.M. Dalam paparannya beliau menyampaikan terkait periode kenaikan pangkat yang dibagi menjadi 6 periode yaitu 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Perubahan periodisasi kenaikan pangkat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian khusus kenaikan pangkat serta dapat memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara. Karena itu diperlukan penambahan periode kenaiakan pangkat setiap tahunnya. Semula kenaikan pangkat yang terdiri 2x periode menjadi 6x periode, kecuali Kenaikan Pangkat (KP) Anumerta dan KP Pengadian.