PA BANGKALAN HADIRI PENGUKUHAN & PENYERAHAN SK PERPANJANGAN MASA JABATAN KADES SE-KABUPATEN BANGKALAN

Bangkalan – Pada Senin (24/06/2024), Ibu Dewiati S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Bangkalan) menghadiri acara pengukuhan dan penyerahan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Se-Kabupaten Bangkalan. Bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Bangkalan, kegiatan digelar pada pukul 09.30 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Bupati Bangkalan, segenap Forkopimda, Perangkat Daerah, dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu poin penting dalam UU Desa adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Melalui acara ini, masa jabatan 269 Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan secara resmi diperpanjang. Pj. Bupati Bangkalan selain mengucapkan selamat atas diperpanjangnya masa kerja kepala desa, Pj. Bupati juga menyampaikan arahan penting bagi para kepala desa di Kabupaten Bangkalan.

Di antaranya yakni masa kerja kepala desa harus dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program kerja untuk memajukan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "Kepala desa harus bisa ikut mengawal pembangunan di lini desa dan mendukung berbagai program pembangunan di Bangkalan. Salah satunya yakni ikut membantu menarik sekaligus memfasilitasi investor dengan baik yang masuk di Bangkalan dan di wilayah desa," ajak Pj. Bupati. Dengan masuknya investor ke Bangkalan terutama di wilayah desa tentunya akan memberikan multiple effect secara ekonomi bagi masyarakat.

"Kita tunjukkan bahwa Bangkalan siap menerima para investor dengan terbuka, ramah dan humanis," lanjut Pj. Bupati. Tidak hanya itu, Pj. Bupati juga berharap berkembangnya inovasi-inovasi yang dikemas dalam program kepala desa termasuk Pemanfaatan BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat berbagai potensi yang ada di desa. Terakhir, Pj. Bupati menghimbau agar kepala desa bisa bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

TIM MANAJEMEN RESIKO PA BANGKALAN GELAR RAPAT TERBATAS

Bangkalan — Pada Kamis (20/06/2024), bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Bangkalan dilaksanakan Rapat Penyusunan Manajemen Resiko. Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PA Bangkalan yang bertindak sebagai Ketua Tim Manajemen Resiko M. Syaefuddin, S.H.I, M.Sy. Dalam kesempatan ini turut hadir Ketua PA Bangkalan Dewiati, S.H., M.H., Panitera Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H., Sekretaris H. Aris Dwi Sutiyono, S.T., Panitera Muda Hukum Utik Inayatin, S.Ag., M.H., Panitera Muda Gugatan Purnama Kurniawan, S.H., Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Fatmawati, S.H., M.H. dan Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan R. Brudin Adi Kusuma, SE.

Agenda rapat terbatas kali ini membahas tentang evaluasi terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi sesuai dengan tingkat keseriusan dan frekuensi kemungkinan resiko itu terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Manajemen resiko digunakan untuk memetakan berbagai risiko yang dapat timbul dengan mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor adanya risiko, dan mengendalikan penanganan atau pencegahan risiko. Manajemen risiko bisa mengurangi kemungkinan gagal sehingga dampak kerugian internal dan eksternal yang akan terjadi terhadap tujuan lembaga, pelanggaran kode etik, penurunan produktivitas SDM, dan penurunan reputasi lembaga dapat berkurang.

Sebagai salah satu bagian dari pengawasan dan pengendalian resiko dilakukan pembahasan mengenai manajemen terhadap resiko yang sudah ada, serta kemungkinan resiko yang akan muncul. Pembahasan ini juga termasuk mengenai pembahasan manajemen resiko pada pelayanan PTSP serta membahas tindakan atau kebijakan yang dapat diambil untuk mencegah serta menanggulangi resiko-resiko tersebut. Sehingga harapannya dikedepannya dapat meningkatkan kinerja petugas PTSP, mencegah terjadi penyimpangan, optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan tentunya tercapainya tujuan Pengadilan Agama Bangkalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

"Manajemen resiko sangatlah penting untuk mempersiapkan Pengadilan Agama Bangkalan untuk menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan berbagai macam kerugian. Diharapkan dengan adanya rapat pembahasan manajemen resiko ini dapat mengevaluasi resiko yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan dan kebijakan agar segera diatasi sehingga dapat merubah level resiko yang sudah ada. Dengan ini adanya manajemen resiko, diharapkan pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Agama Bangkalan dapat berjalan dengan lancar." tutur Wakil Ketua PA Bangkalan.