RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TA 2025

Written by Salma on 22 November 2023.

RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TA 2025

Bangkalan — Selasa (21/11/2023), bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Bangkalan, dilaksanakan rapat penyusunan rencana kebutuhan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat dinas tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PA Bangkalan, Drs. Khairuddin, M.H., didampingi oleh Wakil Ketua PA Bangkalan, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., Panitera Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H., dan Sekretaris Aris Dwi Sutiyono, S.T., SH. Dihadiri pula oleh seluruh Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Pejabat Pembuat Komitmen, dan staf PTIP.

Rapat penyusunan rencana kebutuhan anggaran TA 2025 ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 5342/SEK.PTA.W13-A/RA1.1/XI/2023 tentang Usulan Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan dari diselenggarakan rapat ini adalah sebagai sarana untuk penyampaian kebutuhan sarana dan prasarana yang dibuuhkan untuk menunjang jalannya proses bisnis di Pengadilan Agama Bangkalan. Seluruh kebutuhan yang disampaikan nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran (baseline) TA 2025.

Kegiatan rapat penyusunan kebutuhan anggaran tahun anggaran 2025 diawali dengan pemaparan data, informasi, dan komponen penyusun anggaran oleh H. Aris Dwi Sutiyono, S.T., Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan. "Penyusunan kebutuhan anggaran ini diwajibkan melibatkan seluruh unsur Pimpinan pada satuan kerja, oleh karena itu kita semua berkumpul dalam rapat ini. Dalam kesempatan yang baik ini, kami mohon saran dan masukan bapak dan ibu sesuai urgensi/kebutuhan yang dibutuhkan dalam operasional kantor " tutur Sekretaris PA Bangkalan.

Dalam rapat tersebut, para Panmud-Panmud dan Kasubbag memberikan masukan dan tanggapan terkait penyusunan rencana kebutuhan anggaran. Mereka memberikan saran-saran dan ide-ide yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengoptimalan alokasi anggaran. Ketua Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan bahwa rapat ini merupakan salah satu langkah penting dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga. Beliau berharap semua usulan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam pengembangan lembaga. Keberhasilan penyusunan rencana kebutuhan anggaran menjadi acuan penting dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran lembaga selama tahun anggaran berjalan. Dengan menyusun rencana yang matang dan terencana dengan baik, diharapkan Pengadilan Agama Bangkalan dapat melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dengan baik serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PENGUMUMAN LELANG INVENTARIS PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Written by Salma on 20 November 2023.

PENGUMUMAN LELANG INVENTARIS PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Bangkalan – Senin (20/11/2023), sehubungan dengan Surat Kepala KPKNL Pamekasan Nomor : S-828/KNL.1005/2023 tanggal 8 November perihal penetapan jadwal lelang, Pengadilan Agama Bangkalan akan melaksanakan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed biding). Pelaksanaan lelang ini dilaksanakan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan sebagai perantara. Barang yang dilelang berupa 1 paket peralatan mesin dan meubelair dengan nilai limit sebesar Rp 958.000,00 (sembilan ratus ribu lima puluh delapan ribu rupiah) dengan uang jaminan sebesar Rp 239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Lelang dilakukan dengan tata cara lelang melalui internet atau e-auction. Lelang melalui internet (e-auction) merupakan suatu modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang melainkan cukup melalui internet. Penawaran lelang ini dilaksanakan secara closed bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id ) dan penawaran akan berakhir hingga Hari Jumat (24/11/2023) pukul 09.00 WIB.

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, Nomor Rekening atas nama yang sendiri (Uang Jaminan akan dikembalikan langsung ke rekening tersebut). Setoran uang jaminan lelang harus efektif diterima oleh KPKNL Pamekasan selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan lelang. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit dan bisa diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran.

Objek lelang dapat dilihat pada Hari Senin (20/11/2023) sampai dengan Kamis (23/11/2023) pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB. Tempat objek lelang berada di kantor Pengadilan Agama Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta No. 49, Bangkalan. Nantinya, pemenang lelang akan diumumkan melalui email dan menu status masing-masing peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/808560/PA-Bangkalan-Satu-paket-Inventaris-Kantor-di-Kabupaten-Bangkalan.html . (sn)

PA BANGKALAN HADIRI MONEV KINERJA ANGGARAN TA 2023

Written by Salma on 20 November 2023.

PA BANGKALAN HADIRI MONEV KINERJA ANGGARAN TA 2023

Bangkalan – Jumat (17/11/2023), Pengadilan Agama Bangkalan mengikuti rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja anggaran TA 2023 yang diadakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. Acara ini diikuti oleh Faiza Amalia Yunan, S.Ak, Penyusun Laporan Keuangan PA Bangkalan. Sosialisasi tersebut berdasarkan surat undangan Nomor : 317/BUA.1/UND.OT1.6/XI/2023 tanggal 15 November 2023, Perihal tentang undangan rapat monitoring evaluasi capaian kinerja anggaran TA 2023. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni Kamis 16 November hingga Jumat 17 November 2023.

Dasar kegiatan tersebut merujuk peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dibuka pukul 10.00 WIB oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI, Bapak Sahwan, S.H., M.H. Adapun agenda pada hari pertama ini difokuskan pada DIPA 01. Kegiatan monitoring evaluasi diprioritaskan untuk diikuti oleh satuan kerja yang capaian kinerja anggaran masih di bawah 85 sampai dengan 14 November 2023.

Dalam sambutannya, Bapak Sahwan menyampaikan, “Saat ini masih banyak satuan kerja yang capaiannya dib awah standar. Kami mengambil langkah bagi satker yang belum mencapai standar, agar bisa mencapai nilai smart yang lebih baik dari tahun sebelumnya.”. Adapun berdasarkan pemaparan, Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 berhasil mendapat peringkat ke lima untuk K/L dengan pagu yang besar. Sedangkan pada tahun 2023 ini, diharapkan Mahkamah Agung RI dapat memperoleh peringkat satu maupun dua dalam nilai capaian kinerja.

Nilai Capaian Kinerja atas pelaksanaan anggaran sd Triwulan III 2023 pada Mahkamah Agung RI memiliki kinerja dengan kategori Baik, yaitu dengan nilai 88,08 memiliki peringkat ke 5 dari 84 Kementerian/Lembaga. Mahkamah Agung RI juga mempunyai nilai diatas rata-rata NKA nasional sebesar 72,72. Hal tersebut mengindikasikan upaya perbaikan dari waktu ke waktu yang mengindikasikan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun 2022. Langkah strategis akhir tahun yang dapat diambil untuk mencapai prestasi tersebut antara lain percepatan belanja modal dan belanja barang ekstrakomptabel. Agar nilai kinerja lebih optimal, strategi lain yang dapat dilakukan yakni melalui peningkatan nilai kinerja dari masing-masing satker, sebab saat ini masih terdapat nilai rata-rata satker yang sangat rendah yaitu Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (54,90) dan Ditjen badan Peradilan Militer dan TUN (69,75). Perlu juga dilakukan peningkatan efisiensi pada masing-masing Unit Eselon I. Nilai efisiensi yang sangat rendah (Nol) pada semua Unit Eselon I Ditjen Badan Peradilan Umum, Balitbang Diklat Kumdil 78,82, dan Bawas. Dan yang terakhir ialah, meningkatkan Penyerapan anggaran yang masih dibawah 80% yaitu satker di lingkungan Ditjen Badan Peradilan Umum sebesar 74,23, Balitbang Diklat Kumdil 78,82. Pengukuran kinerja TA 2023 ini berasal dari capaian output 43,5%, efisiensi 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 18,2% serta penyerapan anggaran 9,7%. Dari adanya monev tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja dapat mencapai nilai kinerja yang optimal sesuai harapan.