PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA POSBAKUM TAHUN 2024

Bangkalan – Pada Selasa (2/1/2024), bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bangkalan Kelas I-A dengan Lembaga Bantuan Hukum PPPEK Bangkalan. Pelaksanaan penandatangana MoU Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bangkalan dengan LBH PPPEK Bangkalan dengan Nomor 0004/KPA.W13-A30/PL1.1.5/I/2024. MOU ini dilaksanakan guna memenuhi PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan yang berisi tentang adanya POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan.

Acara dihadiri oleh Bapak Drs. Khairuddin, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Bangkalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangkalan dengan didampingi Bapak Aris Dwi Sutiyono, S.T., S.H. selaku sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian dari LBH PPPEK Bangkalan dihadiri oleh Ibu Haslin Nirwati, S.H.I., M.H. selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum PPPEK Bangkalan. Acara di awali dengan pembukaan, kemudian diskusi terkait kerja sama PPPEK Bangkalan. Untuk informasi, Posbakum pada pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Anggaran pengadaan POSBAKUM dibebankan pada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Pengadilan Agama Bangkalan tahun anggaran 2024. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama maka pelaksanaan pekerjaan dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Artinya selama satu tahun lembaga penyedia Posbakum akan melayani masyarakat Kabupaten Bangkalan secara gratis. Sehingga masyarakat tidak perlu bingung dan takut datang untuk melakukan konsultasi ke kantor PA Bangkalan, serta menghindari bantuan dari calo.

Ketua Pengadilan Agama Bangkalan menyampaikan bahwa POSBAKUM ini merupakan mitra dan juga bagian intern dari Pengadilan Agama Bangkalan, Penandatanganan nota kesepakan dengan LBH PPPEK Bangkalan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Semua pihak diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang telah tertera pada perjanjian ini. Kerjasama ini diharapkan saling memberi manfaat serta adanya kemudahan bagi para masyarakat pencari keadilan wilayah Pengadilan Agama Bangkalan. (ip)

PA BANGKALAN HADIRI UNDANGAN REFLEKSI KINERJA MARI TAHUN 2023 SECARA DARING

Bangkalan – Pada Hari Jumat (29/12/23), Pengadilan Agama Bangkalan telah mengikuti kegiatan dari Mahkamah Agung yang bertajuk “REFLEKSI KINERJA TAHUN MARI TAHUN 2023”. Kegiatan ini diselenggarakan atas dasar surat dari Mahkamah Agung  dengan nomor : 4178/SEK/UND.HM1.1.1/XII/2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh satuan kerja se-Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh satuan kerja dari 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Pengadilan Agama Bangkalan pun mengikuti kegiatan ini di Media Center PA Bangkalan. Mahkamah Agung (MA) RI telah merealisasikan 14 langkah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap MA dan lembaga peradilan. Ke-14 langkah tersebut telah dicanangkan pada Refleksi Kinerja MA Tahun 2022 lalu. Demikian disampaikan Ketua MA, H.M Syarifuddin dalam Refleksi Kinerja MA Tahun 2023 yang digelar secara daring dari Gedung MA, Jakarta. “Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan realisasi dari 14 langkah pemulihan yang saya canangkan pada tahun 2022 lalu yang hampir seluruhnya telah direalisasikan, kecuali terkait dengan PTSP Mandiri di Mahkamah Agung yang pembangunannya masih tertunda menunggu selesainya tempat yang akan digunakan sebagai PTSP Mandiri tersebut,” ungkap Ketua Mahkamah Agung RI.

Refleksi Kinerja MA Tahun 2023 dihadiri Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar pada MA, Plt. Panitera dan Plt. Sekretaris MA, para Pejabat Eselon I dan Eselon II pada MA serta para jurnalis baik media cetak, elektronik maupun online. Pada kesempatan itu, Ketua MA menyampaikan pihaknya menyadari bahwa peran jurnalis sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. “Bahkan di alam demokrasi seperti saat ini, peran pers memiliki peranan yang sangat strategis dalam membangun dan mempengaruhi persepsi publik secara luas melalui pemberitaan yang edukatif, valid, dan berimbang,” ujar H.M Syarifuddin.

Pada tahun ini Mahkamah Agung (MA) mengadili 26.903 perkara sepanjang 2023. Selain itu, MA juga membuat enam kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Jumlah perkara yang masuk ke MA tahun 2023 sebanyak 27.248 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun lalu sebanyak 260 perkara. Sehingga total beban perkara tahun 2023 sebanyak 27.508 perkara. Adapun untuk pengetikan putusan, MA menyelesaikan 25.096 salinan putusan atau sebesar 90,23 persen.(wir)