PA BANGKALAN IKUTI TINDAK LANJUT HASIL MONEV KEUANGAN PERKARA DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING

Bangkalan – Pada Rabu (27/12/2023), Panitera Muda Hukum, Utik Inayatin, S.Ag., bersama Kasir dan staf bendahara PNBP mengikuti kegiatan tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Keuangan Perkara di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI secara daring di Media Center PA Bangkalan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI secara daring melalui aplikasi zoom meeting ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai 27 s.d 29 Desember 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Panitera, Panitera Muda Hukum dan Pegawai terkait Pengadilan Agama Tingkat Banding serta Pimpinan, Panitera, Panitera Muda Hukum, Kasir, Pengelola Delegasi, Pengelola ATK dan Bendahara PNBP Pengadilan Agama Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi data keuangan perkara Tahun 2023 pada aplikasi Kinsatker yang mana masih terdapat satuan kerja yang data keuangannya ditemukan adanya selisih saldo antara laporan bulanan dengan data rekap dari validasi harian dalam data pelaporan pemeriksaan kas e- Keuangan bulanan di Lingkungan Peradilan Agama. Pada pukul 09.00 WIB kegiatan dibuka secara resmi oleh Kasubdit Bimbingan dan Monitoring Ditjen Badilag MA RI Sutarno, S.Ip., M.M. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh satker terhadap pengimplementasian kebijakan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI khususnya pada pelaporan Keuangan. Dalam kesempatan ini beliau juga menghimbau kepada seluruh satker dalam menghadapi akhir tahun untuk memastikan kembali validasi harian pada e-register Tahun 2023 berhasil dan kemudian memastikan juga data keuangan di satker sama dengan data keuangan di pusat.

Selanjutnya beliau menyampaikan beberapa poin penting sebagai langkah pelaporan akhir tahun 2023. Kemudian dilanjutkan langsung oleh tim Badan Peradilan Agama memaparkan langkah-langkah pengecekan validasi harian melalui aplikasi Kinsatker dengan aplikasi pendukung Keuangan perkara yang sebelumnya hanya bisa dicek oleh Pengadilan Tingkat Banding, kini bisa dilihat oleh masing-masing satker. Selanjutnya tim Badilag memandu langsung dalam penyelesaian aplikasi e-Keuangan dengan baik hingga antara laporan bulanan sama dengan data rekap dari validasi harian dalam data pelaporan pemeriksaan kas e-Keuangan bulanan di Badilag.

Karena kesesuaian data dalam penggunaan aplikasi keuangan menjadi keharusan dalam pengadministrasian keuangan perkara untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara. Alhamdulillah untuk PA Bangkalan sendiri terkait validasi harian pada e-register Tahun 2023 telah berhasil dan saldo antara laporan bulanan dengan data rekap dari validasi harian dalam data pelaporan kas e-Keuangan bulanan telah sesuai. Semoga dengan mengikuti kegiatan ini PA Bangkalan semakin meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perkara. (ip)

PA BANGKALAN LAKUKAN PENANDATANAGAN SKB BESAR BIAYA PANGGILAN DENGAN PN BANGKALAN

Pada hari Jumat (22/12/2023), Pengadilan Agama Bangkalan telah melaksanakan penandatangan Surat Keputusan Bersama dengan PN Bangkalan. Surat Keputusan bersama itu mengenai besarnya biaya panggilan/pemberitahuan berdasarkan radius dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Agama Bangkalan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kedua pihak di Pengadilan Negeri Bangkalan. Penandatanganan ini dilaksanakan di Ruang Chamber of Conference Pengadilan Negeri Bangkalan.

Kegiatan ini Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, Ibu Ernila Widikartikawati, S.H., M.H. Beliau didampingi Panitera, Panitera Muda Perdata serta Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkalan. Dari Pihak Pengadilan Agama Bangkalan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, Bapak Drs. Khairuddin, M.H. didampingi Panitera, Panitera Muda serta Juru Sita Pengadilan Agama Bangkalan. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Surat Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama terkait penyeragaman biaya panggilan/pemberitahuan antara Pengadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Agama Bangkalan, agar tercipta sinergitas antar Pengadilan di Kabupaten Bangkalan. Penandatanganan SKB ini dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian perkara serta adanya kepastian hukum untuk terciptanya transparansi publik bagi pencari keadilan. Hal ini dilakukan juga guna kesamaan besarnya biaya panggilan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pedoman bagi kedua belah pihak. Titik radius nol kilometer ini berpusat pada kantor Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024. Ketua PA Bangkalan menyampaikan dalam pertemuan ini harapan atas penandatanganan SKB ini. “Saya berharap dengan adanya penandatanganan SKB ini dapat memberikan kesamaan biaya pemanggilan PA Bangkalan dan PN Bangkalan sehingga menciptakan sinergitas antar Pengadilan di Kabupaten Bangkalan” Ujar Beliau.(wir)